BacaHiburan - Cukup mengherankan, sebab Presiden Joko Widodo mengaku tak tahu, dan tidak mengamati surat-surat dan dokumen yang harus ditandatanganinya terkait usulan anggaran kenaikan uang muka pembelian mobil dinas baru untuk pejabat. Karena surat-surat penting tersebut kadang berjumlah lebih dari 5 buah, sehingga ia menandatangani tanpa mencermati lebih dahulu.
“Apakah saya harus cek satu-satu? Berarti enggak usah ada administrator lain dong kalo presiden masih ngecekin satu-satu,” ujarnya.
Masih menurut pengakuannya di media, seharusnya Kementrian Keuangan lah yang melakukan seleksi masalah kebijakan yang akan diambil dan ditandatanganinya, serta menyeleksi baik buruk kebijakan tersebut.
“Tidak semua hal itu saya ketahui 100 persen. Artinya, hal-hal seperti itu harusnya di kementerian. Kementerian men-screening apakah itu akan berakibat baik atau tidak baik untuk negara ini,” jelas Jokowi saat berada di Bandara Soetta Ahad (5/4/15).
Kebijakan yang menghebohkan perihal pemberian uang muka lebih banyak sejumlah Rp210.890 juta kepada pejabat negara ini dikritik keras oleh berbagai kalangan. Disaat masyarakat umum harus berjuang menghadapi berbagai kenaikan harga yang diakibatkan oleh kenaikan BBM dan berbagai kebutuhan pokok lainnya, pejabat malah memperoleh kucuran dana yang melimpah untuk membeli mobil.
Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2015 mengenai Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan ini jauh lebih besar dibanding dengan tahun 2010 yang sudah memberi sejumlah Rp 116.650.000. untuk pejabat.
Adapun yang memperoleh tunjangan yang melimpah ruah itu adalah anggota DPR (560 orang), anggota DPRD (132 orang), hakim agung (40 orang), hakim konstitusi (9 orang), anggota BPK (5 orang), serta anggota KY (77 orang).
Kenaikan tunjangan uang muka pembelian mobil itu diusulkan oleh ketua DPR karena harga mobil yang meningkat akibat inflasi.
0 comments:
Post a Comment